.:: Selamat Datang di Website Pondok Pesantren Ma'hadul 'Ulum Asy-Syar'iyyah Karangmangu Sarang Rembang ::. ||| .:: Silahkan layangkan pertanyaan anda seputar fiqih ke email m3s@ppmus.com ::.

OBJEK IJTIHAD

Dikeluarkan oleh: Lembaga Pengkajian Fiqh Islam ke-8

Periode: 27 Robi’ul Akhir 1405 H – 8 Jumadal ‘Ula 1405 H./18 – 29 januari 1985 M.

Segala puji bagi Alloh semata, semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada seorang nabi yang paripurna, yakni Nabi kita Muhammad SAW berikut keluarga dan para sahabatnya. Amma ba’du:

Majelis Lembaga Fiqh Islami  ke-8 yang bersidang di gedung Rabitah al-Alam al-Islami Makkah al-Mukarramah pada periode 27 Rabi’ul Akhir 1405 H-8 Jumadil `Ula 1405 H./18-29 Januari 1985 M. telah mengkaji obyek ijtihad, (mencurahkan segala kemampuan untuk mengetahui tentang hukum-hukum syara’ dengan metode istinbath terhadap dalil syar’i).

Kerangka dasar ijtihad menuntut pengetahuan yang komprehensip dengan memenuhi syarat-syarat ijtihad. Oleh karena itu tidak ada ruang ijtihad tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, untuk dapat memenuhi pelaksanaan fardlu kifayah sebagaimana firman Alloh:

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين (سورة التوبة:122)

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”. (QS. al-Taubah:122)

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa untuk mendalami ilmu agama dibutuhkan suatu usaha maksimal. Demikian pula dengan ijtihad, juga harus dengan sarana yang cukup untuk mencapai pemahaman yang utuh dan benar.

As-Suyuthi telah menjelaskan secara gambalang tentang kewajiban ijtihad dalam kitabnya “al-Roddu ala Man Akhlad ila al-Ardl wa Jahil anna al-Ijtihad fi kulli Ashr Fardl”, bahwa ijtihad itu tidak pernah terputus dan pintunya selalu terbuka, serta tidak ada seorang-pun yang berhak menutupnya. Apalagi ulama ushul ketika membahas masalah boleh  tidaknya dalam suatu masa tidak terdapat seorang mujtahid. Mereka sepakat bahwa pintu ijtihad selalu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi semua persyaratannya. Hanya saja kemauan ke arah sana semakin berkurang, untuk dapat mencapai derajat ijtihad. Yaitu penguasaan tentang ilmu-ilmu al-Qur`an, Sunnah, ushul fiqh, kondisi zaman, maqashid syari’at dan kaidah-kaidah tarjih, jika terdapat pertentangan dalil, beserta sifat adil dan ketaqwaan serta seberapa besar seorang mujtahid dapat dipercaya keberagamaannya.

Ijtihad itu dibagi menjadi empat kategori:

  1. al-Mujtahid al-Mutlaq; seperti imam-imam madzhab yang diikuti.
  2. al-Mujtahid dalam madzhab, ada empat hal pada kategori ini yang disebutkan oleh ulama ushul.
  3. Mujtahid tarjih
  4. Mujtahid dalam satu disiplin ilmu saja atau dalam satu masalah saja atau beberapa masalah, kategori seperti ini diperbolehkan menurut pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad bisa dibagi-bagi.

Oleh karena itu-semua, majelis menetapkan kesepakatan:

1. Sangat diperlukannya ijtihad pada masa sekarang bagi keputusan hukum yang belum pernah disinggung pada masa sebelumnya, serta keputusan-keputusan baru pada masa yang akan datang. Nabi sendiri  membolehkan Mu’adz bin Jabal  berijtihad jika tidak menemukan nash dari Kitabullah dan Sunnah Rasul. Hal itu terjadi pada saat Mu’adz berkata: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan aku tidak akan pernah lelah”.

Dengan demikian, ijtihad mampu melindungi agama dan keagungan serta relevansinya dengan segala zaman, karena ia dapat menyelesaikan problem-problem dalam muamalah, sistem investasi, perekonomian modern dan problem-problem sosial masyarakat lainnya.

Sebaiknya dibentuk pusat himpunan hasil-hasil keputusan dari lembaga-lembaga, muktamar-muktamar, dan seminar-seminar agar bisa bermanfaat dan dapat dijadikan mata kuliah pokok di berbagai fakultas syari’at dan tarbiyah tingkat tinggi Islam lainnya. Dengan demikian Islam dikenal dan di situlah ada jaminan kehidupan yang cerah.

2. Dibentuk ijtihad jama’i (kolektif) dari lembaga ilmu fiqh yang diwakili oleh para ulama dunia Islam.

Ijtihad jama’i (kolektif) adalah metode yang berlaku pada zaman khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang diterangan as-Syathibi dalam kitab al-Muwafaqot menjelaskan bahwa, Umar ibn al-Katthab dan beberapa sahabat senior lain yang nota bene adalah generasi terbaik ketika dihadapkan pada suatu masalah, mereka mengumpulkan ahlu al-halli wa al-aqdi para yuris untuk membahasnya, baru kemudian mengeluarkan fatwa.

Hal ini juga berlaku pada masa tabi’in, ada tujuh orang fuqaha yang menjadi rujukan fatwa. Dalam kitab al-Tahdzib, al-Hafidz ibnu Hajar menjelaskan, jika datang suatu persoalan, mereka bergabung untuk memecahkannya dan qadli tidak boleh memutuskannya sebelum mengadukannya kepada mereka untuk memberi pertimbangan.

3. Terpenuhinya syarat-syarat bagi mujtahidin. Sebab tidak mungkin ada ijtihad tanpa sarana yang diperlukan, agar tidak terjadi pemikiran yang  menyimpang dari ketentuan Alloh. Karena tidak mungkin bisa memahami tujuan-tujuan syara’ dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasul tanpa ada sarana tersebut.

4. Mencari petunjuk dari ulama salaf agar terwujud ijtihad yang benar, tidak boleh menempuh ijtihad untuk masalah-masalah baru kecuali terlebih dahulu mengetahui keputusan ulama salaf dalam setiap keadaan dan menggunakan alat bantu konsep imam-imam madzhab, agar tidak terjadi kerancuan. Karena dalam kitab-kitab fiqh Islami yang bersumber pada Al-kitab dan as-Sunnah memberi peran yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

5. Tetap mengukui kaidah “Tidak berlaku ijtihad pada masalah yang ada nashnya”. Nash tersebut harus qath’iyuttsubuth wa dalalah agar tidak merusak tatanan dasar syari’at.

Semoga Alloh melimpahkan shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Alloh Tuhan seru semesta alam.

 

Fatwa ini pernah dimuat dalam Jurnal Teras Pesantren 2 (1423 H)

Editor : MA. Ubaidillah