Kredit; dalam Analisa Doktrinal Berekonomi


Kartu Kredit
Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syari’ah yang memberikan eksistensi Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi konvensional (baca : kapitalis dan sosialis).Tetapi ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks, hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang ekstra akurat dengan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan, atau perekonomian.

Sungguh kita jauh dari kebenaran, jika kita hendak menguak pandangan Islam mengenai ekonomi, tetapi kita tidak mengkaji akidah serta pandangannya yang kompleks mengenai kehidupan individu maupun masyarakat.

Sesungguhnya kajian ekonomi Islam bukan hanya didominasi oleh para ekonom saja. Tetapi juga oleh para pakar Islam yang menguasai pandangan Islam dengan segala aspek yang sempurna. Selanjutnya kajian beralih kepada para praktisi, lalu para praktisi merumuskan sistem dengan tetap membuat pandangan Islam sebagai landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam meliputi syari’ahnya yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dengan referensi inilah, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya..[1]

Seseorang yang memegang teguh akidah Islam tidak mungkin ragu terhadap apa saja yang bersumber darinya, mulai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan apa saja yang dibawa oleh utusan-Nya dalam kapasitasnya sebagai interpretator hukum-hukum Allah di muka bumi.

Berpijak pada landasan pemikiran di atas, adalah suatu keharusan sebelum mengkaji ekonomi Islam, mengkaji terlebih dahulu azas dasar hukum Islam, dalil-dalil dan metode istinbathnya. Proses demikian, bukan berarti keluar dari wacana sistem perekonomian. Tetapi memang suatu keharusan untuk memahami sistem perekonomian ala Islam.

Dalam hal ini, uoaya kajian menjadi tonggak utama, agar kita mempunyai keabsahan dasar Islami, keistimewaan azas, dan keserasian dalam segala aspeknya serta mengerti perbedaan prinsip antara ekonomi Islam dan sistem perekonomian konvensional.

Pada tahapan di mana seorang pengkaji telah memahami ketentuan-ketentuan awal, maka pada tahapan berikutnya ia harus memahami posisi Islam dalam  pandangannya menyangkut perekonomian.

Dalam pengkajian, satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah melihat peran individu dan realitas sosial kehidupan masyarakat. Ini kita mulai dengan memandang penting sumber nurani [intuisi], faktor alam, akidah, dan perilaku masyarakat.

 Demikian halnya dalam usaha per-kreditan -sebuah usaha meminjamkan   sejumlah uang atau barang dengan sistem pengembalian secara berangsur- juga tidak bisa lepas dari kajian atas dalil-dalil yang senada dengan azas dasar hukum Islam terlebih dahulu. Sehingga ketika kita hendak mengimplementasikannya, kita tidak akan terbentur pada realitas sosial yang terkadang kontraproduktif dengan nilai-nilai kajian itu sendiri.

Setelah itu, baru kita bisa menciptakan dunia ekonomi yang sehat serta menjadikan perkreditan sebagai jalur alternatif bisnis pada saat kita mengalami kelesuan dana.

  1. DEFINISI BAI’ TAQSITH (PERKREDITAN)

 

Dalam literatur Arab, kata kredit adalah terjemahan dari kata taqsith. Dan kata aqsath merupakan bentuk plural dari kata tunggalqisthu. Secara etimologi taqsith mempunyai arti hishah atau nashib (bagian). Dan juga mempunyai arti adlu (adil). Kalau kita cermati secara implisit, kedua arti tersebut mempunyai titik kesamaan. Sebab, kata bagian (nashib) mengasumsikan adanya upaya keadilan dari segala aspek dan sudut pandang. Sebagaimana pernyataan ulama fikih dalam satu makalahnya: “sesungguhnya waktu itu mempunyai bagian dari nilai(economic value of time). Sehingga kita dapat menginterpretasikan “Beliau tidak menghendaki semua ini, kecuali waktu mempunyai bagian  seimbang dari nilai-nilai pekerjaan”.[2]

Ironisnya, manusia malah bertindak zalim dan tidak mau menghargai waktu sehingga mengubah dari arti semula menjadi arti yang lain, yakni qusuth (kelaliman).

Sedangkan menurut terminologi fukaha, bai’ taqsith adalah sebuah istilah baru yang timbul dari sistem yang sudah berlaku pada masa sebelumnya. Transaksi ini tidak lain hanya salah satu hasil pengembangan dari bai’ nasi’ah, yakni sebuah akad jual beli yang mengedepankan penerimaan barang secara tunai dan penundaan  pembayaran, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dengan menentukan jumlah dan waktu angsuran.[3]

Adapun  proses jual beli dengan sistem ini ada dua macam :

  1. Kredit sistematis, sebuah mekanisme kredit dengan  jangka waktu yang mengikat. Misalnya, membayar angsuran sekali dalam setahun atau setiap bulannya.
  2. Kredit insistematis, kebalikan dari sistem yang pertama. Yaitu sebuah mekanisme kredit dengan  jangka waktu yang tidak mengikat (longgar).[4]

 

JENIS JUAL BELI

 

Dalam dokrtin Islam, proses jual beli terkadang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran dan penerimaan barang pada waktu transaksi atau ditempokan sampai batas waktu (dead line) yang di tentukan. Selain itu juga bisa dengan system pembayarannya ditempokan atau penerimaan barangnya yang di tunda sampai batas waktu tertentu .[5]

Jika pembayaran (tsaman) dilakukan di muka sedangkan barang (mabi‘) diserahkan kemudian maka transaksi ini disebut bai’ salam (in-front payment sale). Dan jika transaksi ini dilakukan secara berbalik (mabi’ diberikan terlebih dahulu dan tsamannya diberikan menyusul) maka transaksi ini disebut bai’ nasi’ah.[6]

Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan dengan sistem ini (bai’ nasi’ah) secara literal juga memasukkan adanya ketentuan tempo pembayaran atau penerimaan barang.[7] Sistem ini diakui sebagai sistem yang sah menurut syara’ berdasar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang secara eksplisit memperbolehkan praktek bai’ salam dan bai’ nasi’ah.[8]    

HUKUM BAI’ TAQSITH

Kajian ilmu hukum tidak lepas dari dua aspek pokok pembahasan yaitu kajian dalam idealitas [law in book] dan kajian hukum dalam realita [law in action]. Melihat dari sisi law in book berarti mencermati dan mengamati persoalan tertentu dari kacamata peraturan yang tertulis dalam kitab hukum, sementara melihat hukum  dari sisi law in action berarti mencermati dan mengamati pelaksanaan hukum di suatu masyarakat [law enforcement].

Disebutkn dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari Muslim :

 إن رسول الله صلى الله عليه و سلم : اشترى من يهوديّ طعاما(وفى رواية: شعيرا) إلى أجل ) وفى رواية: بنسيئة) و رهنه درعا له من حديد

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam  membeli makanan (dalam riwayat lain: sya’ir) dari seorang yahudi dengan menunda pembayaran dan beliau menggadaikan baju perang yang terbuat dari besi”.[9]

Teks hadits di atas secara eksplisit menjelaskan keabsahan bai’ taqsith, sebagaimana di tunjukkan pada kata إلى أجل  atau بنسيئة   (sampai batas waktu pembayaran). Berarti dengan makna kata ini, kita dapat menyimpulkan hukum yang sama pada transaksi dengan sistem kredit.[10]

Pendapat senada disampaikan pula oleh Ibnu Bath-thl. Menurutnya, jual beli dengan cara kredit di perbolehkan oleh syari’ah karena adanya konsensus  ulama.[11]

Hal ini juga di kuatkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam  :

من أسلف في شيئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم (رواه البخاري و مسلم)

“Barang siapa memesan sesuatu (bai’ salaf) maka harus menggunakan takaran dan timbangan yang di ketahui sampai batas waktu yang di tentukan “.[12]

Begitu banyak nash hadits yang memperbolehkan praktek transaksi dengan system ini, hanya saja tidak ada nash sharih (tegas) yang mengulas tentang status uang tambahan sebagai konsekuensi dari lama waktu pembayaran angsuran.[13]

SUNAHKAH HUKUMNYA ?

 

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أنه قال : ثلاث فيهن البركة ,البيع الى اجل …………الحديث (رواه ابن ماجه)

“Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli dengan menunda pembayaran ……………… “.(HR. Imam Ibnu Majah)[14]

Jadi jelas, transaksi semacam ini hukumnya sunnat jika memenuhi beberapa syarat :

  1. Bertujuan mengasihani pembeli. Oleh karenanya tidak boleh memberi nilai tambah pada harga penjualan dengan memanfaatkan rentang waktu pembayaran (vulnerable of time).
  2. Tidak mendesaknya dengan berbagai tuntutan, misalnya dengan meminta gadai atau jaminan (borg) yang bisa menambah kesulitan hidup.
  3. Pembeli  memang betul-betul orang yang sangat membutuhkan.

Namun jika jual beli ini tidak ada unsur sebagaimana diatas, maka hukumnya mubah. Sebagaimana rincian macam-macam akad:

  1. Tabarru’ murni, misalnya hibah, ‘ariyah, dloman (ganti rugi).
  2. Mu’awadlah murni, misalnya jual beli (sale and purchase), sewa (operation lease), syirkah.
  3. Tabarru’ ma’a mu’awadloh, misalnya hutang piutang (soft and benevolent loan).Hutang ini bisa di kategorikan mu’awadloh, kiranya ada pengembalian uang atau barang yang di hutangkan dan juga bisa di kategorikan tabarru’ karena didalamnya terdapat makna sedekah yang tersembunyi. Maka dari itu, hutang piutang termasuk mu’wadloh naqishoh yang pada gilirannya justru akan membuahkan pahala pada orang yang menghutangi.

Demikian halnya bai’ taqsith, ketika tidak ada uang tambahan yang disebabkan adanya rentan waktu (vulnerable of time) maka hukumnya sama dengan hutang piutang. Yaitu sebuah kontrak mu’awadloh naqishoh yang nanti akan memberikan pahala kepada pihak penjual. Lain halnya jika bai’ taqsith ini didasari dengan uang tambahan dan tanpa ada unsur belas kasihan maka bai’ taqsith ini di namakan kontrak mu’awadloh kamilah.

BAHAYA EKSTENSI KREDIT

Bai’ taqsith, seperti yang kita ketahui adalah jual beli yang mendasarkan atas azas hutang. Tidak selayaknya kita mengandalkan hutang sebagai solusi yang tepat untuk menempuh kehidupan yang bahagia. Pada suatu saat, pasti masa susah akan menghampiri kita dengan tuntutan tagihan hutang yang belum terlunasi. Begitu juga hutang Disaat melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya hutang tersebut, berarti menuntut kita agar segera melunasinya beserta uang tambahan karena adanya waktu yang bisa untuk meraup keuntungan. Pada dunia perniagaan dan perbisnisan yakni sebuah kegiatan yang bermotif mengutamakan keuntungan, dengan hitungan laba dan rugi, mengutamakanwhat i have to get, no what i have to do, hal ini, wajar-wajar saja,   seperti semboyannya orang yang berotak bisnis (komersialis) “time is money.

Yang lebih ironis lagi, apabila penyakit hutang sudah mewabah dan menjamur (terpublikasikan) dalam jiwa masyarakat. Dengan kata lain, pemerintahan dalam suatu Negara sebagai penerima donor hutang, alih-alih jika waktu pembayaran sangat lama maka hutang tersebut akan bertambah banyak dan akan menjadi beban berat yang harus di pikul oleh generasi yang akan datang (next generation) serta pembayarannya diambilkan dari harta zakat atau dari dana fasilitas umum.[15] Seperti dalam sebuah atsar ;

يكون الدين همّا باليل و مذلّة بالنهار

“Hutang itu akan menjadikan kegelisahn dimalam hari dan kehinaan disiang hari”[16]

Di samping semua itu, negara pendonor hutang adalah negara negara non muslim, seperti negara-negara Barat (Amerika Serikat). Dengan adanya hutang, berarti kita membuka peluang bagi mereka untuk menguasai kita dan membantu untuk memasukkan budaya-budaya barat (westernized) dengan mendirikan sebuah jaringan budaya (network culture) yang pada gilirannya justru akan mengeliminasi etika Islam atau classic culture.[17]

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud diebutkan, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam  pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang dalam kondisi telanjang. Kemudian oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam  menyuruh Bilal radliallahu ‘anhu  untuk berhutang. Sebagaimana hadits yang di ceritakan oleh bilal :

قال بلال: وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فراه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين, فقال: يابلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني, ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار. فلما أن راني قال: يا حبشي, قلت: يالباه. فتجهمني وقال لي قولا غليطا وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت: قريب, قال: إنما بينك و بينه أربع فأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كانت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس- إلى أن قال- فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضاءك (رواه أبو داود)

 

“Bilal berkata: Setelah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam  menyuruhku untuk berhutang, maka pergilah aku untuk berhutang agar dapat membeli secarik kain serta memakaikannya dan memberi makan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin, lalu ia berkata : wahai bilal saya mempunyai banyak uang, maka janganlah berhutang selain padaku. Lalu saya menuruti untuk berhutang padanya. Dan pada suatu hari ketika saya telah berwudlu dan ingin mengumandangkan adzan sholat, tiba-tiba ia muncul dari tengah kerumunan para saudagar dan ketika ia melihatku ia berkata : wahai orang habsyi. Maka bersahutlah aku dan menghampirinya, lalu dengan suara lantang dan  keras ia berkata : berapa lama kamu berhutang padaku? “Sebentar tuanku “jawabku. Lalu ia berkata :” empat bulan lamanya, maka saya akan mengambil hakku atas kamu dan kamu akan saya kembalikan untuk mengembala kambing seperti sebelumnya………kemudian Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata: Bergembiralah (wahai Bilal)sesungguhnya Allah Subhanaahu wa Ta’ala  telah melunasi hutangmu………… “ (HR. Abu Dawud)[18]

ETIKA EKONOMI KREDIT

Nilai-nilai dasar moral itu berbeda dengan progam-progam syari’ah.  Namun disisi lain, juga mempunyai progam yang sama dengan yang ditargetkan nilai-niali moral. Sebab itu, dapat disimpulkan  bahwa antara progam syari’ah  dan nilai-nilai moral yang sangat menekankan segenap manusia agar berlaku moralis dan selalu berlaku indah dalam setiap perbuatannya, jelas sama. Begitu halnya syari’ah, kedatangannya juga untuk menata perilaku agar bermoral, yang karena itu, syari’ah harus ditaati.

Jika kita mengamati berbagai ketentuan hukum syari’ah yang hendak dicanangkan, misalnya diwajibkan berbuat adil, beretika normatif, memandang sama antar manusia dalam mencapai hak dan keadilan, melarang egosentris yang sempit dengan mengorbankan pihak lain dan mengharamkan segala tindakan merugikan, maka kitapun menemukan berbagai nilai-nilai moral ini, juga merupakan hal-hal yang sangat dibela dan hendak ditegakkan Islam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala  berfirman :”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil pada kamu sekalian dan menyuruh berbuat baik”. [An-Nahl; 90]. Allah juga berfirman :”Berbaiklah, sebagaimana Allah berbuat baik padamu dan jangan berlaku merusak dibumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berbuat merusak.” [Al Qoshos ;77].

Dengan landasan nilai moral, syari’ah mengharamkan bentuk tindakan apapun [meskipun awalnya sebagai mubah dalam fikih ] yang membahayakan pihak lain atau mengarah pada itu. Ketentuan ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولاضرار

Tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain, dan juga tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri.”  Berdasarkan hadis ini, para ulama ahli fiqh berkesimpulan secara garis besar, hukum asal perilaku yang berakibat merugikan, menjadi haram. Mereka lalu menyebut banyak dalil yang memperkuat kesimpulan ini. Bahkan tindakan mubah pun bisa haram, karena ada unsur merugikan ini. Sebab, perilaku merugikan itu bertentangan dengan nilai-niali moral. Konsep adil, baik terkait dengan harkat non material atau hal yang menyangkut material itu termsuk bagian dari  pilar nilai moral. Jadi upaya membentenginya jelas termasuk perancangan progam syari’ah. Sebab itu, tindakan apa saja yang berlawanan dengan dasar keadilan, atau perilaku yang mengarah pada runtuhnya nilai-nialai keadilan, maka tindakan demikian jelas haram dan terlarang. Karenanya, intervensi pemerintah yang demi menegakkan keadialn dan membentengi dasar-dasrnya berkonsekwensi wajib. Kenapa ? Intervensi demikian jelas menegakkan suatu nilai yang memang harus di tegakkan.

Dalam perundang-undangan ekonomi Islam, Islam mengharuskan terhadap masing-masing yang melakukan transaksi ini, baik individual maupun kolektif (dalam hal ini pemerintahan) untuk tidak melakukannya dalam bentuk kredit kecuali berniat membayarnya dan mampu melunasinya, kiranya dengan praduga yang kuat (hipotesa) untuk melunasi setiap angsuran pada waktunya, baik di ambilkan dari pendapatan (income) yang lebih maupun dari simpanan sumber kekayaan (resources). Maka dari itu, hukum hutang dalam kredit ini, disamakan dengan utang dalam qordlu (soft benevolent loan ).[19]

Mengenai hal ini, beberapa ulama ahli fiqh menuturkan bahwa seorang imam (pemerintah) disaat ia hendak mengambil hutang (profit taking) ia harus mempunyai rancangan kuat tentang kesanggupan membayar dan melunasinya.[20]

Begitu besar perhatian Islam terhadap nasib perekonomian bangsa dengan memberikan program dan langkah  ekstra akurat dan pasti, sehingga seorang presiden (pemerintahan) untuk tidak mengambil utang(profit taking) semaunya sendiri dan mengambisikan kebebasan berkehendak(free will) tanpa harus memikirkan batas kemampuan membayar apalagi melunasinya.[21]

Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Al Ghazali dalam Syifa’ al ghalil , kita tidak boleh mengingkari keberadaan hutang ketika ada faktor atau kondisi yang menguntungkan. Akan tetapi, ketika presiden tidak lagi berharap untuk memberi gaji para pegawainya dari kas Negara atau harta kolektif (baitu al-mal), maka apalah arti berpasrah diri (ittikal) sedangkan tangannya pun tak memegang uang sepeserpun. Namun seandainya Negara mempunyai harta tersembunyi atau badan usaha dengan otoritas tertentu, maka yang demkian ini, bisa di jadikan konsep dasar penbayaran dan pelunasan hutang.[22]

 

KEUNTUNGAN BAI’ TAQSITH (KREDIT)

Mendapatkan hasil yang maksimal merupakan dambaan setiap orang yang gigih berusaha, termasuk usaha apa pun. Orang yang turut memutar roda ekonomi dengan cara positif maka pasti akan menuai hasil yang positif pula.Dan jika roda perekonomian diputar dengan cara yang pasif dan penuh kecacatan dari segala bidang maka penyesalan dan kerugian yang akan diterima baik moril maupun materiil.

Dalam transaksi bai’ taqsith terdapat beberapa keuntungan. Dua di antaranya ialah :

  1. Seorang penjual dapat menambah barang dagangan, disamping ia juga dapat menambah wilayah pemasaran. Dengan demikian, ia dapat menjual barangnya dengan menggunakan dua sistem, baik dilakukan secara tunai maupun kredit. Dan disisi lain, ia memperoleh harga tambahan sebagai konsekuensi masa perkreditan.
  2. seorang pembeli bisa secara langsung memperoleh barang yang diinginkannya serta menikmatinya tanpa harus menunggu waktu yang  lebih lama agar mendapat untuk membeli. Yang demikian ini, sama artinya ia menabung uangnya terlebih dahulu, kemudian ia membelikannya secara tunai.[23]

MACAM JUAL BELI YANG MIRIP DENGAN BAI’ TAQSITH

Jual beli yang mirip dengan bai’ taqsith, baik dari aspek sistem maupun hukumnya itu ada lima, yaitu meliputi buyu’ al ajal, bai’ at tawarruq, bai’ al ijary, at tamwil al ijary, dan bai’ al murabahah.

1. Buyu’ al Ajal

Buyu’ al-Ajal adalah salah satu bentuk jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran penjualan kontrak pertama tidak dilakukan secara tunai, kemudian dibelinya lagi dengan harga lebih mahal dalm jangka waktu yang lebih lama atau dengan harga lebih murah dalam jangka waktu lebih pendek atau secara tunai. Maka secara apriori, sistem ini, meliputi dari dua kontrak penjualan yang masing-masing mempunyai harga tersendiri.[24]

Oleh karena itu, jika keberadaan jual beli yang kedua terealisasikan akibat diterapkan perjanjian di saat melakukan transaksi yang pertama, maka tidak ada satu pun ulama ahli fikih yang mengomentari hal ini sah. Demikian pula jika motiv dan tujuan dari kedua belah pihak adalah mensiasati akan terjadinya unsur riba. Kiranya hutang (pembayaran yang tertunda) masih terbebankaan pada pihak pembeli supaya di bayarkan pada pihak penjual. Kemudian setelah itu, ketika pihak penjual hendak mengambil barangnya kembali dengan kata lain ia membelinya lagi dengan harga lebih murah lagi tunai, maka barang tersebut akan kembali padanya, disamping itu pula, ia berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang memiliki nilai nominal seimbang dengan nilai harga tunai kepada pihak pembeli pada kontrak yang pertama(pihak penjual pada kontrak yang kedua).[25]

Jadi kesimpulannya,  penjual (pada praktek yang pertama) sama saja memberi  pinjaman hutang pada  pembeli (pada kontrak yang pertama), kemudian menagihnya dengan uang lebih, akibat perbedaan nilai harga.maka yang demikian ini, dinamakan qordli ribawi bi al hilahatau oleh syari’ah Islam sering diformulasikan dengan istilah bai’ ‘inah.[26]

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud :

عن ابن عمر رضي الله عنهما, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: إذا تبايعتم بالعينة (…….) سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma, ia berkata: saya mendengar Rosulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam  bersabda: ketika kamu semua berjual beli dengan sistem ‘inah maka Allah akan menguasakan kehinaan yang takkan tersingkirkan atas kalian semua sehingga kalian semua kembali pada agama kalian [HR. Abu Daud][27]

Menurut teks hadis tadi, yang dimaksud dengan ‘inah adalah jual beli yang sasarannya menuju salaf ribawi. Dalam arti, sistem yang demikian ini diharamkan dari sudut pandang menghalalkan riba dengan mensiasati praktek jual beli.[28]

Adapun jika keberadaan kontrak jual beli yang kedua tanpa didahului dengan pertimbangan syarat atau kesepakatan, inilah yang menimbulkan pro kontra pendapat di kalangan para ulama ahli fikih..Menurut madzhab Syafi’i dan Zhahiri, hal itu boleh. Sementara menurut mayoritas ulama fikih, hal itu tidak boleh. Para ulama madzhab Syafi’i mengomentari hal ini dengan berhujjah bahwa mendasarkan hukum atas landasan rasa curiga dan berprasangka buruk pada diri manusia itu tidak di benarkan dalam yurisprudensi Islam. Sehingga mereka(syafi’iyyah) hanya sekadar mengembalikan penjualan kepada pihak penjual sebelum menyerahkan uang, tidak bisa di katakan dalil yang lugas atas adanya unsur riba.[29]

Sedangkan pendapat ulama fikih yang mencetuskan akan keharaman ini, sebagaimana dukungan yang disampaikan oleh Ibnu Qoyyim yang cenderung menganggap haram transaksi ini. Karena pada gilirannya sistem ini akan menuju salaf ribawi, seperti yang disinggung dalam hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam :

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

Akan datang pada generasi manusia suatu masa di mana mereka menghalalkan riba dengan berkedok jual beli”[30]

2. Bai’ At Tawarruq

At Tawarruq adalah jenis jual beli dengan sistem pembelian suatu barang dengan harga tidak tunai, baik dibayarkan sekaligus maupun secara kredit, kemudian dijual lagi kepada orang lain dengan harga tunai demi menghasilkan sejumlah materi untuk mencukupi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup.[31]

Sebenarnya, sistem ini merupakan salah satu bentuk bai’ ‘inah hanya saja oleh sebagian ulama fikih menyendirikan pembahasan dan pengkajiannya karena  mereka memandang adanya keabsahan yang dikeluarkan dari syari’ah, meskipun tanpa melalui proses pentafsilan hukum. [32]

Hal itu hukumnya boleh jika tujuan pokok dalam membeli ialah untuk mengambil kemanfaatannya atau mengolahnya lagi dengan memperdagangkan kembali, sehingga pihak penjual [pada kontrak pertama] dan pihak pembeli[pada kontrak yang kedua] pun tidak terbebani hukum haram jika masing-masing tidak mengetahui kadar kebutuhan yang diperlukan oleh al mutawrriq [orang yang melakukan bai’ at tawarruq].[33]

Dalam hal ini memang oleh ulama ahli fikih tidak begitu menonjolkan hukum haram, namun langkah utama yang lebih baik dilakukan adalah menghindari hal ini dengan cara mencari pinjaman hutang, baru setelah tidak seorangpun yang mau memberi pinjaman hutang maka orang tersebut berpindah melakukan bai’ tawarruq. Akan tetapi orang tersebut bisa secara langsung melakukan bai’ tawarruq kalau memang ia takut akan timbulnya percercaan pada dirinya atau ia menduga bahwasannya ia tidak akan diberi pinjaman hutang kecuali membayarnya berikut bunganya.Jadi jika ia mengalami kondisi yang demikian ini maka ia dapat langsung melakukan bai’ tawarruq.[34]

Lain halnya, jika metode mengopersikan bai’ tawarruq ini didahului dengan adanya persetujuan [approval] yang disepakati ketiga belah pihak dengan membuat semacam prosedur atau peraturan-peraturan tertentu sebagaimana terjadi pada masa sekarang, kiranya proses ini dilanjutkan dengan penjualan kembali dengan harga kontan sampai batas waktu yang diberikan oleh penjual (pada kontrak pertama). Maka yang demikian ini, oleh ulama tidak seorangpun dari ulama fikih yang menghalalkannya kecuali orang-orang yang berusaha mensiasati riba dengan berdalih jual beli.Hal yang semacam ini, juga pernah ditanyakan kepada kholifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan هو أخية ” ini adalah riba”.[35]

3. Bai’ al Ijary

Bai’ al Ijary [hire purchase/location-vente] adalah salah satu bentuk jual beli yang mengedepankan adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana salah satunya menyewakan barang pada yang lainnya dengan menentukan harga  berikut pembayarannya secara mengkredit. Semisal: tanah, gedung, kendaraan, pesawat terbang, dan lain sebagainya Kiranya musta’jir [orang yang menyewa] dapat melunasi semua tagihan angsuran pada waktunya secara beraturan [sistematis], misalnya membayar sekali dalam setiap tahunnya atau setiap bulannya. Dan ketika musta’jir sudah dapat melunasinya (semisal :selama dua belas kali angsuran) maka kepemilikan barang tersebut berpindah tangan padamusta’jir. Sedangkan pada masa tenggang persewaan, oleh pihak mu’jir [orang yang menyewakan] meletakkan sebuah papan nama diatasma’jur [barang yang disewakan] yang menjelaskan bahwa barang ini masih dimliki mu’jir.[36]

  Transaksi yang demikian ini adalah persewaan yang menjembatani perpindahan kepemilikan. Jadi, tidak ada salahnya jika pemilik barang cenderung memilih hal ini sebagai ganti bai’ taqsith mungkin karena enggan atau bosan untuk menjaga kepemilikannya di tengah-tengah menunggu tagihan angsuran.Akan tetapi, barang tersebut tidak akan berpindah pada pihak musta’jir sehingga melunasi semua angsuran secara sempurna. Namun jika seandainya pihak musta’jir mengalami kebangkrutan [pailit] dalam berekonomi, dalam artian musta’jir tidak lagi bisa membayar angsuran maka barang tersebut tidak masuk dalam pengkarantinaan dan ia tetap memilki barang berdasarkan jumlah prosentase angsuran yang telah dibayarkan. Akan tetapi, sebagaimana tradisi ekonomi(economic culture), wakil al taflisah mengklaim dengan mengubah jalur menjadikan bai’ taqsith sebagai tabir dari praktik bai’ ijary (transaksi sewa beli). Jika transaksi ini, di sepakati dengan sistem bai’ taqsith,niscaya kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan kepada pembeli dengan hanya meratifikasi [mengesahkan] transaksi.[37]

4. At tamwil al ijary

At tamwil al ijary [leasing/credit-bail]adalah salah satu bentuk formulasi sebuah pendanaan modern. Formulasi ini mulai tumbuh dan berkembang di kawasan Amerika Serikat pada tahun 1953 masehi di Negara Prancis pada tahun 1962 masehi. bahkan pemerintahan Perancis memasukkannya dalam perundang-undangan kenegaraan pada tanggal 2 juli 1966 asehi [38]

At tamwil al ijary ini, proses dan metodenya sama persis dengan bai’ al ijary hanya saja barang yang hendak disewakan tidak masuk dalam daftar kepemilikan mu’jir. Dalam artian, seorang mu’jir menyewakan barang sebelum dibeli oleh musta’jir.[39]

5. Bai’ Al Murabahah Li al ‘Amir Bi al Syira’

Bai’ al Murabahah [deferred payment sale] adalah jual beli sebuah produk pada harga asal dengan menambahi nilai keuntungan yang telah di setujui. Dalam hal ini, penjual harus menjelaskan serta memberi tahu nilai harga produk yang disepakati sekaligus menentukan suatu tingkat suku keuntungan sebagai nilai tambahan(added value).[40]

Pada prinsip perjanjian murabahah ini, dapat tergambarkan adanya kesepakatan dari dua belah pihak, misalkan: bank dan nasabah dari  pihak bank membiayai pembelian barang yang di butuhkan oleh nasabahnya, dengan membeli barang itu dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahi keuntungan atau di mark-up.

Bai’ al murabahah ini, dapat dioperasikan dengan sistem penjualan secara pemesanan atau sering disebut dengan istilah murabahah kepada pemesan pembelian[KPP]. Dalam hal ini,oleh Imam Syafi’i dalam bukunya yang berjudul al Umm juga memberi penamaan yang sama yaitu dengan istilah bai’ al murabahah li al ‘amir bi al syira’.

Jual beli dengan aplikasi al murabahah di atas hanya berlaku untuk produk yang  di kuasai atau dimiliki penjual pada waktu bernegoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah  murabahah kepada pemesan pembelian.Dinamakan demikian, dikarenakan penjual hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

Maka dengan demikian, sistem ini mencakup dari dua hal antara bai’ mu’ajjal dan bai’ muajjal. Pada sistem bai’ mu’ajjal ini, berlangsungnya akad hanya terjadi antara pihak bank dan penjual barang  dan sedangkan pada sistem bai’ muajjal hanya terjadi antara pihak bank dan pembeli barang. Maka hal ini, diperbolehkan menerapkan tambahan keuntungan jika keduanya diberi hak untuk menentukan pilihan meneruskan atau berhenti.[41]

UANG TAMBAHAN [BUNGA KREDIT ]

Syari’ah Islam dengan berbagai hukumnya, baik yang merupakan kaidah umum, atau kaidah kelahirannya mengacu pada satu target ideal dan target itu, secara umum bermuara pada kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak mereka dan tentu saja perlindungan terhadap nilai-nilai agung moral. Karenanya segala prilaku dan tindakan harusnya mengacu target ideal syari’ah sebab itu jika didapati prilaku yang merugikan pihak lain, maka yang demikian itu harus dilarang, bukan kerena prilaku itu sendiri melainkan menimbang dampaknya yang merugikan masyarakat.

Sedangkan mengenai hal ini bukan termasuk penjabaran di atas. Dalam fenomena kehidupan sehari hari sebuah perekonomian tidak bisa lepas dari yang namanya perkreditan, dan perkreditan itu sendiri membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, nilai suatu barang [produk] yang diopersikan dengan sistem kredit sudah sewajarnya akan melambung tinggi dan jauh ketimbang produk yang di operasikan secara tunai [cash] nilai-nilai ini secara umum memang sudah tradisi yang mendunia baik di lakukan oleh individual maupun kolektif. Di samping itu mayoritas ulama fikih pun memperbolehkannya, meskipun dari sisi lain ada juga sebagian yang mengharamkannya. Semua ini di karenakan tidak ada nash syar’i yang shorih untuk menjelaskan permasalahan ini. Oleh karena itu para ulama fikih yang memperbolehkannya cukup untuk menampilkan hujjah atau argumentasi perbandingan nilai ruang waktu dalam sebuah perekonomian, yaitu sebagaimana di paparkan di depan bahwasannya waktu itu mempunyai nilai sebanding dari nilai sebuah pekerjaan [economic value of time] atau sering di formulasikan dengan semboyan “time is money” bukan sebaliknya yaitu uanglah yang memiliki nilai nilai perekonomian [time value of money].[42]                      

 Dalam kitab Al Wajiz, imam Al Ghazali juga  mengulas berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, beliau berpendapat bahwasannya nilai nominal lima dirham (misalnya) yang di bayarkan secara tunai [cash] itu mempunyai kedudukan dan posisi yang sama dalam timbangan neraca jika di bandingkan dengan nilai enam dirham yang di bayarkan secara tidak tunai Secara jelasnya nialai uang yang berbeda akan mempunyai nilai rating yang setara karena keterfokusan nilai waktu keseimbangan yang menyebabkan waktu di hargai dalam sebuah perekonomian.[43]

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibnu Qoyyim dalam kitabnya al Jawab al Kafi beliau mencetuskan bahwasannya ketika nilai tunai [cash] mempunyai nilai seimbang dengan nilai tidak tunai maka langkah efektif pertama yang harus di lakukan yaitu memilih sistem tunai. Berarti dengan adanya hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya uang tambahan akibat sebagai konsekuensi masa perkreditan hukumnya    halal baik secara individual maupun kemasyarakatan.[44]

 

DEDUKTIFIKASI  [ISTIDLAL] BUNGA KREDIT

Kaidah fikih merupakan ungkapan yang menginterpretasikan makna yang di kandung sumber induk [al Qur’an dan al Hadits] dan secara umumnya juga bagi beberapa target yang di canangkan syari’ah.

Dalam fenomena kehidupan sehari hari berikut berbagai ragam gejolak yang timbul, adalah hutang (leverages), sumber keresahan dan kegelisahan dalam menjalani detik-detik kehidupan apalagi di tambah dengan bunganya. Sehingga orang yang berhutang tidak lagi tercekik tapi malah tergantung lehernya tanpa ada suara. Oleh karena itu, para ulama fikih mengomentari hal ini dengan sikap yang tegas bahwasannya hutang piutang jika pembayarannya di tunda, bagi orang yang menghutangi tidak boleh menentukan sekaligus mengambil uang tambahan [bunga] akibat sebagai konsekuensi masa peminjaman. Berbeda halnya, pada permasalahan bai muajjal, karena ini tergolong dalam kategori jual beli maka oleh para ulama fikih mengomentari hal ini, bagi pihak penjual boleh untuk mengambil uang tambahan [bunga] karena akibat sebagai konsekuensi masa perkreditan.[45]

Akan tetapi, bukan berarti dengan penampilan argumentasi di atas, kita lantas mengklaim dan menyatakan kecukupan kita untuk berpegang pada pendapat tersebut sebagai ketetapan umum untuk menghukumi halal pada uang tambahan tersebut. Bahkan sebagian ulama terdahulu dan ulama sekarang sering terjadi controversial dalam menetapkan permasalahan ini. Sebagaiman halnya, setiap problematika yang muncul di dunia fikih tidak lepas dari adanya kejumbuhan [iltibas]. Oleh karena itu, uang tambahan sebagai hasil konsekuensi masa peminjaman hukumnya riba yang di haramkan. Maka, bagaimanakah hal ini hanya diperbolehkan pada jual beli, bukannya pada persoalan hutang piutang juga?[46]

Dalam hal ini, sebagai langkah kejelasan kita harus mampu membedakan dua permasalahan controversial yang tersebut di atas. Sehingga kita dapat menjadikan dan menghasilkan hukum yang  berbeda  sesuai dalil dalil yang ada.

DALIL NAQLI

1.Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengutip ucapan penduduk Arab pra Islam [periode jahiliyyah]:

   إنما البيع مثل الربا  

   “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba”.[Q.S. al Baqarah: 275]

Maka dengan adanya ayat ini, secara tersirat [implisit] kita akan tahu akan hujjah mereka, yaitu seperti yang mereka contohkan : ketika seseorang  membeli sebuah barang atau produk dengan harga sepuluh dirham dalam jangka pembayaran selama satu bulan kemudian oleh pihak penjual memberi masa tunda pembayaran lagi selama satu bulan dengan nilai harga naik satu dirham, maka yang demikian ini sama halnya ia melakukan transaksi jual beli dengan harga sebelas dirham dengan jangka pembayaran selama dua bulan.[47]

Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala segera menyanggah pernyataan ini sebagaimana dalam firman-Nya:

 وأحل الله البيع و حرم الربا ( البقرة 275)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.[Q.S. al Baqarah: 275]

Dalam ayat tadi, Al Qur’an memberi pengarahan yang berbeda dengan persoalan diatas[persamaan hukum antara jual beli dengan riba]. Yaitu memberi gambaran bahwasannya penjualan, baik dengan harga sebelas dirham dalam jangka dua bulan maupun dengan harga sepuluh dirham dalam jangka satu bulan, hukumnya tetap sama yaitu boleh. Akan tetapi yang haram ialah penundaan pembayaran satu bulan lagi setelah melakukan transksi jual beli dengan menaikkan harga satu dirham.[48]

Maka, uang tambahan yang pertama ini,hukumnya halal baik di hasilkan dari keuntungan pada bai’ mu’ajjal [jual beli dengan pembayaran tunai] maupun dari keuntungan pada bai’ muajjal [jual beli dengan penundaan pembayaran].[49]

  1. Hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam :

عن عالية بنت أنفع أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة ابي السفر تروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ؛ فقالت عائشة : بئس ما اشتريت و بئس ما ابتعت , أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أن يتوب

 Diriwayatkan dari ‘Aliyah binti Anfa’ :sesungguhnya ia mendengar ‘Aisyah atau ia mendengar istri abu al Safar meriwayatkan dari ‘Aisyah : sesungguhnya seorang perempuan bertanya kepada ‘Aisyah mngenai jual beli yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam kepada al ‘Atho dengan harga tertentu, kemudian oleh perempuan tersebut membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya secara tuni [cash].kemudian ‘Aisyah berkata: alngkah jeleknya barang yang kamu beli, kabarilah Zaed bin Arqam bahwasannya Allah Azza Wa Jalla membatalkan (pahala) jihadnya bersama Rosulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam kecuali ia mau bertaubat”.[50]

Dalam hadis ini, memang secara secara eksplisit menjelaskan bahwasannya nilai harga tunai [cash] lebih rendah ketimbang nilai harga yang tidak tunai, sebagaimana hadits ini juga menunjukkan larangan untuk melakukan transaksi ini, seperti yang di sampaikan oleh sayyidah ‘Aisyah radliallahu ‘anha . Akan tetapi unsur larangan yang terkandung dalam hadits ini bukanlah pada esensi permasalahan uang tambahan tersebut. Melainkan larangan tersebut timbul dari bentuk perjual-belian suatu produk yang bersistemkan penundaan pembayaran, kemudian diteruskan dengan pembelian yang bersistemkan tunai dengan harga yang lebih murah. Maka hal yang demikian ini dilarang, karena didalamnya terdapat unsur-unsur riba yang di siasati dengan bentuk jual beli atau dalam syari’ah sering di formulasikan dengan istilah bai’ ‘inah. Mengapa? Karena sangat jelas sekali, bahwasannya tujuan utama yang dititik beratkan dalam permasalahan ini ialah hutang yang berunsurkan riba dengan mengambil uang yang jumlahnya hasil pertautan dari dua harga tersebut.Maka uang tambahan yang demikian ini, hukumnya halal. Namun bukan berarti dengan adanya hal ini kita lantas mengambilnya sebagai alat perantara menuju gerbang qordl ribawi.  Yakni sebuah kontrak hutang piutang yang di modifikasi dengan jual-beli, kiranya pada hakikatnya hal ini akan mempertujukan kita pada riba.[51]

Jadi, bai’ ‘inah ini adalah bentuk perihal yang halal sebagai alat transformasi menuju keharaman.Sedangkan yang halal adalah mengambil uang tambahan tersebut dan yang haram adalah mensiasati riba.[52]

 

DALIL AQLI

Adalah hal yang sangat penting dalam penetapan sebuah hukum untuk menyertainya dengan dalil-dalil yang akurat baik secara ekplisit maupun implisit demi mewujudkan aplikasi sebuah konsep yang telah di canangkan oleh syari’ah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam Islam.

Dalam konteks ini, juga ada sebagian ulama fikih yang berpendapat bahwasannya uang tambahan yang dihasilkan dari transaksi ini adalah  masih termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Dan selama persoalan ini masih berputar-putar tak terselesaikan maka metode penyelesaian yang efisien adalah menjelaskan makna hadits yang menerangkan riba dengan paparan yang memuaskan mereka (ulama yang mengatakan haram) bahwasannya meskipun uang tersebut adalah riba, namun tidak termasuk dalam kelompok riba yang diharamkan syari’ah Islam. Jadi, dalil-dali ini tidaklah sepenuhnya diambilkan dari rasio belaka, namun juga mereferensikan atas azas-azas naqliyyah [Al Qur’an dan hadis].[53] Sebagaimana dalam hadis Nabi :

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء,  يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف ,فبعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .(رواه مسلم)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: emas (boleh di jual dengan) emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji sya’ir dengan biji sya’ir, korma dengan korma, garam dengan garam, jika sama(dalam jenis dan ukuran kadarnya) dan saling serah terima.[HR. Muslim] [54]

Berdasarkan hadits diatas, maka dapat  tersimpulakan beberapa hukum sebagai berikut:

  1. Melalui pemahaman dari kata الذهب بالذهب,dapat ditunjukkan adanya keseimbangan dan persamaan, baik dari jenis, jumlah kadar, maupun waktunya. Sepertipada kata مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد
  2. Melalui pemahaman dari kata الذهب بالفضة
  3. Melalui pemahaman dari kata الذهب بالقمح

Berdasarkan pada landasan pemikiran di atas, dapat tergambarkan bahwa riba fadl dan riba nasa’i hanya di haramkan pada perjual-belian semisal emas dengan emas. Sedangkan riba nasa’i hanya diharamkan perjual-belian semisal emas dengan perak. Berbeda halnya, praktek yang ketiga. Pada praktek yang ketiga ini, tidak satupun unsur riba yang di haramkan baik  riba fadl maupun riba nasa’i. sehingga dalam hal ini, boleh di terapkan perbedaan nilai dari kedua imbalan tersebut.dan seandainya dalam praktek ini diharamkan riba nasa’i  niscaya perbedaan waktu juga tidak di perbolehkan.[56]

Dalam ungkapan yang sama juga di sampaikan oleh Imam al Zaela’iy, bahwa nilai harga tidak tunai itu lebih rendah sifat maliyyahnya dari pada nilai tunai. Oleh karena itu, syari’ah Islam mengharamkan penundaan waktu pembayaran di dalam harta ribawi. Yang demikian ini, karena sebagaimana teruraikan diatas bahwa perbedaan masa pembayaran akan menghilangkan kestabilan nilai nominal kedua imbalan tersebut. Maka dari itu, jumlah lebih akan mengembalikan nilai stabil pada imbalan.Dengan demikian, gandum yang dijual dengan emas baik secara kredit maupun satu kali pembayaran akan memberi kemungkinan tambahnya harga sebagai konsekuensi realitas kestabilan nilai imbalan.Jadi, secara garis besar, riba tidak semuanya di haramkan.[57]

 

BENTUK BAI’ TAQSITH YANG HARAM          

  1. Penjualan suatu produk misalnya seharga 10.000 rupiah secara tunai,atau seharga 11.000 rupiah selama satu bulan, atau seharga 12.000 rupiah selama dua bulan dan seterusnya.Maka yang demikian ini, boleh dengan persyaratan, jika kesepakatan jual beli hanya terjadi pada satu bentuk yang pasti.misalnya pembeli berkata saya membeli barang ini dengan harga 12.000 rupiah selama dua bulan.

Namun seandainya penjual berkata :”Saya jual barang ini seharga 10.000 rupiah secara tunai dan seharga 11.000 rupiah selam satu bulan dan seharga 12.000 rupiah selam dua bulan dan jika kamu membayar sekarang maka kamu harus menyerahkan 10.000 rupiah atau setelah satu bulan maka harus menyerhkan 11.000 rupiah atau setelah dua bulan maka menyerahkan 12.000 rupiah”, hal itu tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya ia memilihkannya dari dua hal antara membayar atau bertransksi riba.

  1. Penjualan suatu barang misalnya seharga 11.000 rupiah selama satu bulan dan telah disepakati. Maka yang demikian ini, tidak boleh merubahnya dengan harga 12.000 rupiah selama dua bulan baik sebelum masuk masa pembayaran maupun sudah.[58]

PENUTUP.

SYARIAH bukan hidup dengan literatur-literatur khazanah yang ada, atau hanya mendetailkan pehaman atas nash-nashnya, atau hanya denga menghafal kaidah-kaidah rincian hukumnya. Syari’ah harus survive(bangkit) dengan ijtihad barunya demi menatap realitas yang di hadapi dunia modern. Kita harus mengajak umat lurus dan tegak dalam satu referensi sentral dan esensi Islam baik yang berkaitan dengan falsafah kehidupan, maupun praktek sosial kemasyarakatan.

Secara garis besar, umat harus membuang jauh-jauh khurafat dan taklid buta yang di citrakan pada umat Islam dan diatas-namakan Islam. Pada hal Islam tidak pernah melegalisasi pada yang demikian.

Dengan demikian perwujudan dan pengkajian  akan membuahkan hasil positif dan normatif dari segala aspek dan sudut pandang .serta berkat frame work(cara pandang ) yang murni lagi Islami pula, lingkaran perekonomian akan terbangun secara lebih baik daripada sebelumnya.

[1]. Kapitalisme adalah  sistem atau paham ekonomi yang modalnya (penanaman modal dan kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta  dengan cirri khas persaingan bebas.Sedangkan sosialisme adalah  ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik Negara dan dikuasai dengan segala otoritasnya.Keduanya ialah jamur parasit perekonomiany merongrong citra ekonomi bangsa dan Islam yang seharusnya disingkirkan dari belahan bumi Indonesia dan Islam.Begitu halnya komunisme, adalah  paham atau ideologidalam bidang politik yang menganut dan menyebarkan ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol langsung oleh Negara.

[2]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. “Bai’ al Taqsith” hal: 7 Daar al Qolam Damaskus Siria.1990

[3]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op. cit) Hal: 8

[4]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op. cit) Hal: 7

[5]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op. cit). Hal: 7

[6]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op. cit). Hal: 7

[7]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op. cit). Hal: 7

[8]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy. (op.cit). Hal: 7

[9].  Imam al Bukhori,” Shohih al Bukhoriy “Vol: 3. Hal: 101. Daar al Hadits, Kairo Mesir.Dan lihat juga, Imam Muslim,” Shohih al Muslim” vol: 4. Hal: 123.thab’ah al syu’biy, Kairo Mesir.

[10]. Dr. Rofiq Yunus al Misrhriy. (op. cit). hal: 13

[11]. Imam Ibnu Hajar al ‘Asqalaniy,” Fathu al Bari syarh al Bukhoriy ” Vol: 5. Hal: 182. Daar al Fikr, Beirut Lebanon. 

[12]. Imam al Bukhori,”Shohih al Bukhoriy” Vol: 3. Hal: 111. Daar al Hadits, Kairo Mesir. Dan lihat juga, Imam Muslim,” Shohih al Muslim ” Vol: 4. Hal: 124.Thab’ah al syu’biy, Kairo Mesir.

[13]. Dr. Rofiq Yunus al mishriy, (op. cit). Hal: 13

[14]. Imam al Suyuthiy, ” Jam’u al jawami’ ” Vol: 4. Hal: 123. Daar al Kutub al Islamiyyah, Beirut Lebanon 2000. Dan lihat, Abu Abdullah Muhammad al Qozwainiy, “Sunan Ibnu Majah“. Vol: 2. hal: 768. Daar al fikr, Beirut Lebanon.

[15]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit) Hal: 14

[16]. Syeikh al Hindiy,”Kanzu al ‘Ummal ” Vol: 6. Hal: 231. Daar al Fikr, Beirut Lebanon.

[17]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit) Hal: 14.

[18]. Abdurrahman al Shiddiqiy,” ‘Aun al Ma’bud “, Vol: 8. Hal: 171-172, Daar Ihya’ al Turats al ‘arabiy, Beirut Lebanon 2001. 

[19]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 18.

[20]. Dr. Rofiq Yunus al Misrhriy, (op. cit),Hal: 18.

[21]. Al Juwainiy,” Giyats al Umam fi al Tiyats al dhulam “, Hal: 76.

[22]. Al ghozali, “Syifa’ al Ghalil”, Hal: 241-242. Mathba’ah al Irsyad, Bagdad.

[23]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 14

[24]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), Hal: 25.

[25]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), Hal: 25

[26]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), Hal: 25.

[27]. Abu Abdullah Muhammad al Qozwainiy,” Sunan Abi Dawud “Vol: 3. Hal: 274. Daar al Ihya’ al Sunnah al Nabawiyyah, Kairo Mesir.

[28]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op .cit), Hal: 26.

[29]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), Hal: 26

[30]. Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, “Taudlih al Ahkam “Vol: 4. Hal: 412.Maktabah al Asadiy, Mekah Saudi Arabiya 3003.

[31]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 27

[32]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 27

[33]. Ibnu Qoyyim,”I’lamu al Muqi’in ”, Vol: 4. Hal: 182. Daar al Fikr, Beirut Lebanon 1977.Dan lihat, Fatwa Ibnu Taimiyyah. Hal: 29 , Thab’ah al Su’udiyyahBeirut Lebanon 1978.

[34]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 27

[35]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 27

[36]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 28

[37]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 28

[38]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 30

[39]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 31

[40]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 32

[41]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 32

[42]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 39

[43]. Lihat al Ghozali, “al wajiz“, Vol: 1. Hal: 85. Daar al Ma’rifah, Beirut Lebanon 1979.

[44]. Lihat Ibnu Qoyyim, “al Jawab al kafi“, Hal: 38. Daar al Nadwah al Jadidah, Beirut Lebanon 1980.

[45]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 45

[46]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 46

[47]. Ibnu ‘Arabiy,”Ahkam al Qur’an“, Vol: 1.  Hal: 242. Daar al fikr, Beirut Lebanon dan lihat juga, Imam al Syathibiy,” al I’tisham“, Vol: 2. Hal: 47. Daar al Ma’rifah, Beirut Lebanon.  

[48]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 32

[49]. Ibnu Abbas,” Tafsir Tanwir al Miqbas “, Hal: 32.

[50]. Ibnu Rusyd, ” Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid  “,Vol: 2. Hal: 107.Daar al Fikr, Beirut Lebanon.

[51]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 45

[52]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 45

[53]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 49

[54]. Imam Muslim,” Shohih al Muslim “, Vol: 4. Hal: 98. Thab’ah al Syu’biy, Kairo Mesir.

[55]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 50

[56]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 50

[57]. Al Zaela’iy, “Tabyin al Haqa’iq syarh Kanzu al Daqa’iq“, Vol: 8. Hal: 78. Daar al Ma’rifah, Beirut Lebanon. 

[58]. Dr. Rofiq Yunus al Mishriy, (op. cit), hal: 57